pokja pkp. Bisnis berbadan hukum. pokja pkp

Memantau dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; e. 12 Tahun 2020. Dimana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) ada di Bappeda kota Pangkalpinang. BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR: 188/ 191 /409. SOSIALISASI PROGRAM KERJA POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR. Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari melalui Peraturan Dirjen Pajak No. Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah 17 February 2022. Secara astronomis, Kota Kupang terletak antara 10º 36’ 14’’ – 10º 39’ 58’’ Lintang Selatan 123º 32’ 23’’ – 123º 37’ 01’’ Bujur Timur yang terletak di bagian tenggara Provinsi NTT. 1 Pokja AMPL/Pokja PPAS/PKP Kabupaten/Kota . tim pengarah 1 wakil bupati maluku barat daya ketua 2 sekretaris daerah kebupaten maluku barat daya anggota c. "Ya, beberapa hari lalu sudah melakukan FGD yang diikuti Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Bandung, dan Seluruh Kecamatan," akunya. Menurut Pasal 1A UU PPN, pengertian BKP dan JKP adalah: a. 5. “Selanjutnya tugas Pokja PKP agar dapat segera membentuk forum PKP sebagaimana telah diatur dalam Permen PU PR No. POKJA juga berperan untuk membangun dan mengembangkan koalisi yang kolaboratif dan produktif antara penyelenggara pelayanan, pemerintah dan masyarakat. Provinsi Papua Barat, 8 September 2022. 6 Pengelolaan data capaian kinerja Pokja PKP terkendala dengan input data dari daerah 5 4 4 13 IDENTIFIKASI MASALAH Masalah berdasarkan tusi IDENTIFIKASI MASALAH. UU PKP Pasal 131 (1& 3): (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat (2) Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Pada setiap kelompok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dapat melakukan. 14 Th 2016 Paragraf 7 Lembaga yang Mengoodinasikan Pengembangan Kawasan Permukiman Pasal 54. . Kembali. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ. KETERANGAN. Forum/Pokja PKP pada tahun anggaran 2019 mengangkat tema “Sinergitas Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara Terpadu". Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan. Ibu. 085,4 Ha merupakan permukiman perkotaan. Conth Rancangan Aksi Perubahan lngkp_tambahan. Agenda Kerja Keberadaan Pokja PKP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran dan tugas kementerian/lembaga namun lebih diarahkan untuk menjadi wadah pendukung pengambilan kebijakan agar lebih efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional. "Mungkin meraihnya mudah tapi mempertahankan prestasi ini yang sulit. Kawasan P e r m u k i m a n ( P K P ) di Provinsi Sumatera Utara; 2. Kegiatan ini diikuti oleh BUMN, BUMD, Kaum Akademisi dan instansi-instansi terkait. Bulan 5-6 : Penyusunan rekomendasi dan. Luas wilayah Provinsi Maluku 712. STATUS . 519 jiwa yang terdiri atas 2. Bidang Perencanaan bertugas yaitu : a. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. f Jika kebijakan yang ada bertentangan dengan kepentingan publik atau tidak. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah. Proses Konsultansi Penyusunan RP3KP, Pembentukan Pokja PKP, dan Forum PKP adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja. Kedudukan Pokja PKP adalah menjalankan tugas dan fungsi yang mendukung OPD yang menyelenggarakan PKP agar lebih terkoordinasi, terpadu saling bersinergi dan berkelanjutan, bukan sebagai executing agency yang. Kesetaraan. peran serta Pokja PKP Kabupaten/Kota. Kami dari Pokja PKP Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rapat koordinasi secara rutin, dan kami juga telah melakukan rapat koordinasi untuk meluncurkan program penanganan Air bersih oleh dengan jargon “Bermasa†(bersih, nyaman, sanitasi aman). 00. Deskripsi: Sebuah buku saku yang memuat urgensi penyelenggaraan Pokja PKP di Provinsi dan Kab/Kota serta kumpulan program kerja potensial atau general yang daat di jadikan acuan oleh Pokja PKP daerah yang belum menyusun program. 3. dibaca 982 kali. Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0 o 12′ – 8 o Lintang Selatan dan 116 o 48′ – 122 o 36′ Bujur Timur. CLINICAL GUIDLINE, CLINICAL PATHWAY3. Kebijakan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintahan kabupaten/kota; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5. KLINIK PRATAMA MUTIARA SEHAT ADALAH FKTP YANG TELAH TERAKREDITASI TAHUN 2019 LALU. (4) Penyelenggaraan PKP dalam perspektif pendanaan dan system pembiayaan meliputi upaya penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan PKP. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ketapang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Labuhanbatu Utara ; dan. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan. Dasar Hukum RP2KPKP. Petugas pelayanan informasi menyerahkan berita acara dan blanko survey ke pengusul serta mengarsipkan berita. Paparan Pokja PKP Alternatif 1 (Kirim Daerah). outline Sesuai dengan SK Bupati Probolinggo Nomor: 650/141/426. Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas administratif sebagai berikut : Kecuali jika pengusaha kecil tersebut mengajukan dan memilih untuk menjadi PKP. Network. 248 jiwa. Sebagai persiapan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merevisi dokumen RP2KPKP, Pokja PKP Kabupaten Purworejo menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan review dokumen RP2KPKPK pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021. Pokja Pokja PKP dimaksud pada ayat Kctiga Struktur Pokja PKP b. melaksanakan tugas lain. (Pokja PKP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dalam formasi jabatan ex-officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini. Fasilitasi Pelatihan Perakitan Panel Ruspin kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) PB Bencana Desa Kalijering Kabupaten Purworejo 17 February 2022. PER - 04/PJ/2020. Pokja PKP dan Forum PKP segera melakukan pendataan warga terdampak di lokasi kegiatan DAK Terintegrasi, menjalin komunikasi dengan pemilik lahan dan Pokja PKP segera menyusun jadwal peninjauan lokasi. Pengetahuan dan akses terhadap sumber pendanaan lain belum terbuka. Penilaian Mandiri 2. Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas: 1. Kalimantan Utara. "Namun demikian dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP yang telah terbentuk perlu dilakukan. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya yaitu menyamakan. (Pokja PKP), yakni terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (atau yang sekarang digabung dengan DPU menjadi DPUPKP), kemudian juga terdapat pendamping atau fasilitator program KOTAKU di kota Malang diantaranya adalah Koordinator Kota Fasilitator P2KPP (Korkot), Asisten Kota Pemberdayaan. "Meskipun Pokja PKP Kabupaten Bengkalis telah memenuhi indikator keberfungsian dan keaktifannya, namun untuk penguatan kelembagaan tetap harus dilakukan. Jateng Bidang Keterpaduan 30 Senin, 31 Januari 2022 Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Zoom Meeting Bidnag Keterpaduan 31 Senin, 31 Januari 2022Tim Pokja diterima di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Selasa(11/7). 2022 akan didasarkan pada kebutuhan pembahasan dan penanganan permasalahan PKP, air minum dan sanitasi di Jawa Tengah yang diampu oleh OPD terkait. MMC Kobar - Dalam rangka sosialisasi dan koordinasi pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Forum PKP sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas. 32/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Probolinggo Tahun anggaran 2021. Head of Bappeda Babel Opens 2022 PKP Kick-Off Meeting . Hits : 479 kali dikunjungi. Tujuan pembentukan Pokja ini, adalah untuk mempercepat program pemerintah provinsi dalam bidang peningkatan kualitas perumahan rakyat layak huni, serta pengentasan kawasan pemukiman kumuh yang ada. Tribun Network. Perda BG, SK Kumuh, Pokja PKP, Memorandum Program, dll. Selain dihadiri oleh Pokja PKP Jawa Tengah dan Pokja PKP Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Pokja PKP ini sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sinkronisasi lintas. Terdapat 5 (lima) agenda besar kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: a. undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; 2. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemahaman, Urgensi, dan Penyusunan RP3KP Dasar Hukum SK Bappenas Undang-Undang 1 Tahun 2011 PP No. Serta dilakukan juga evaluasi dan pembinaan kinerja Pokja PKP per Triwulan sebagai bahan pembahasan rekomendasi strategi. Makassar, Bappelitbangda – Bertempat di Hotel Best Western Makassar, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan “Pelatihan dan Asistensi Penyusunan RENJA POKJA PKP dan OPD Kabupaten/Kota, terkait Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota Dampingan USAID IUWASH Tangguh Sulawesi. Pokja PKP di Tingkat Kabupaten/Kota mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; Pokja PKP di Tingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan Forum PKP kabupaten/kota; Keputusan Bupati Nomor : Kpts. Pengusaha itu sendiri merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tak. ,MM Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Secara geografis Gorontalo terletak antara 0°19’-1°15’ Lintang Utara dan 121°23’. Permen PUPR No. (3) Pemerintah Daerah provinsi memfasilitasi pembentukan Forum PKP provinsi melalui Pokja PKP provinsi. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya terkait penetapan persyaratan pemilihan dan tata cara evaluasi dokumen. KETERANGAN. Published on November 17, 2022. Data PPID Per Kategori. 479 Km2 terdiri dari daratan 54. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri; Profil PKP. Kerja (POKJA) lintas SKPD di tingkat kabupaten dan tingkat propinsi. POKJA PKP DIY senantiasa mendorong POKJA PKP Kabupaten / Kota untuk memanfaatkan peluang – peluang tersebut demi mewujudkan penurunan angka kemiskinan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, efisien, dan optimal, serta tuntas kawasan. Tiap-tiap daerah yang telah membentuk Pokja PKP, dalam merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan, Langkah awalnya dengan melakukan identifikasi isu strategis bidang PKP, identifikasi masalah, tantangan dan peluang peran Pokja, berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang kerja. pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten. Foto: SAR/cermat. Namun demikian dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP yang telah terbentuk perlu dilakukan revitalisasi dan sekaligus. PKP Sulawesi Tengah. Dalam paparan ini, Kota Malang telah menunjukkan sejumlah perubahan dan. Pokja PKP bersifat legal dan memiliki dasar hukum serta menjadi bagian dalam konstelasi pembangunan perumahan yang selanjutnya diatur dalam mekanisme kerja. PKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantaeng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi Pokja PKP Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Bantaeng tahun 2020. E. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. 06/KPTS/2021 ‘TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Menimbang Mengingat b, KABUPATEN BLITAR BUPATI BLITAR, bahwa dalam rangka. 2 Disperakim Prov. Pokja PKP oleh SNVT Penyediaan Perumahan di setiap Provinsi, meniadakan kegiatan Forum pendataan kota terpilih, serta menyederhanakan form isian berdasarkan data sekunder. Karakteristik Pokja PKP inklusif. : [email protected] no 1 Tahun 2011 tentang PKP» Pasal 13, Tugas Pemerintah, huruf a, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kesepakatan Penggabungan dan Restrukturisasi Pokja di Bidang Perumahan dan. Pokja Pengadaan; 3. 017,41 Ha terbagi menjadi 17 kabupaten/ kota dyang didominasi oleh 3 wilayah terluas, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (20%), Musi Banyuasin (17%), Banyuasin (14%), dan sisanya sekitar 49% terbagi menjadi 14 kabupaten/kota lainnya. UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada. Program penelitian dilakukan secara komprehensif mencakup isu dan tantangan pembangunan dalam rangka merumuskan norma, standar, strategi, kebijakan, dan. 096. Bappeda Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 bertempat di ruang Aula Lantai III Bappeda mengadakan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). UU PKP Pasal 131 (1& 3): (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat (2) Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta atau biasa disebut Pokja PKP menyelenggarakan Syawalan dan Koordinasi Keberlanjutan Program Kotaku dan Perkenalan Forum PKP Kota Yogyakarta pada Jumat, 27 Mei 2022, bertempat di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta. Namun hal ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh. “Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan anggota Pokja dapat memahami pentingnya forum PKP dalam pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Tasikmalaya serta dapat mengidentifikasi stakeholder yang dapat dijadikan calon. 2021-09-30. Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi. Pasal 7 6 a. Kota Gorontalo . Pokja harus terlibat dalam proses penyusunan RP3KP, maka sebelum itu Pokja harus memahami isu, masalah, tantangan, dan kendala daerah dalam pembangunan PKP. Susunan acara pelaksanaan Forum Sinkronisasi Basis Data PKP sebagai berikut. Sekretaris Dinas PKP Provinsi Lampung, Darwin Effendi dalam sambutannya mengatakan, Pokja PKP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perumahan, baik melalui dukungan penyediaan data perumahan maupun keterpaduan program. Peran pokja harus didukung data akurat terkait masalah permukiman di Kabupaten Bogor, termasuk SK Kumuh Bupati sebagai patokan skala prioritas. Lingkup Kegiatan Penyusunan RP2KPKP. Rakor PPSP, Pokja PKP Kota Samarinda Tawarkan Program Protokol Kota Peradaban. Mengingat, perubahan susunan keanggotaan serta adanya pergantian pejabat yang menjadi anggota Pokja PKP menjadi dasar perlunya penguatan kelembagaan. SK Pokja PKP - Read online for free. PEMBIMBINGAN DIPANDU OLEH PEMILIK KLINIK PRATAMA MUTIARA SEHAT ( dr Iskandar, SpKKLP, M. Dihadiri oleh TP3 IBM PKP, BPKP Perwakilan, Pokja PKP Provinsi serta Pokja PKP Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Fasilitator Masyarakat pada. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemahaman, Urgensi, dan Penyusunan RP3KP Dasar Hukum SK Bappenas Undang-Undang 1 Tahun 2011 PP No. Saat ini wilayah ini memiliki 5 Kabupaten dan 1 kota. PMKP 2. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja PKP Kabupaten Labuhanbatu Utara; 2. Disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II. 660. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Kata dia, forum tersebut tidak hanya organisasi perangkat daerah yang ada di dalamnya, akan tetapi juga menampung aspirasi dari non OPD. Kegiatan Penyusunan Roadmap Penanganan Kawasan Kumuh dapat dilaksanakan waktu 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut: Bulan 1 : Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh. Kependekan Alternatif : -. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemahaman, Urgensi, dan Penyusunan RP3KP Dasar Hukum SK Bappenas Undang-Undang 1 Tahun 2011 PP No. 17/2018). Rakorwal dibuka oleh Wakil Walikota Banjarbaru dan diikuti oleh anggota Pokja PKP/SKPD Teknis, Camat, Lurah, perwakilan. Persebaran permukiman di Provinsi Jawa Tengah tersebar merata di kabupaten/kota serta di dominasi oleh permukiman kawasan perdesaan yang mencapai 409. Belum memiliki database . 3. 2020/No. Koordinasi tenaga ahli dan tim teknis serta Pokja PKP; Persiapan untuk pelaksanaan survey (perangkat dan materi) Inventarisasi Data Workshop identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)Konsultasi Penyusunan RP3KP, Pembentukan Pokja PKP No. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah penduduk. Optimalisasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2019 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. PMKP 3. Ars. Persiapan Klinik Untuk Melakukan Akreditasi. Pokja PKP ini sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sinkronisasi lintas “Forum PKP ini difasilitasi pembentukan dan penyelenggaranya oleh Pokja PKP. Mengkoordinasikan anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Banyuwangi, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP. mongkimong. Bisnis berbadan hukum. Gambar persebaran permukiman perkotaan dan perdesaan. Ardimartha membuka Rapat Koordinasi Forum Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Aula Bappeda, Selasa. 2 Rumah sakit memiliki sistem pelaporan sediaan farmasi dan BMHP substandar (rusak). Selain meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru, pada program KOTAKU juga dilakukan upaya peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar, pembentukan Pokja PKP Kabupaten/Kota, serta melakukan integrasi terhadap pengembangan masyarakat melalui partisipasi. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bangkalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan,dari Keputusan ini. Kamis, 08/09/2022 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. (2) Menteri memfasilitasi pembentukan Forum PKP Nasional melalui Pokja PKP Nasional. Erasukma Munaf, ST. Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi. 10 : Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan (PKP 10) Standar 3. T. Tentang Kerja Sama BAZNAS dan Pokja PKP, Serta Keberhasilannya. Kota Pekalongan terletak di wilayah yang strategis karena berada di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jakarta – Semarang. <p> </p> <p>Agenda Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) diselenggarakan oleh POKJA PKP Kabupaten Badung bertempat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada hari Jumat 23 September 2023 sebagai Upaya Penyamaan Visi dan Misi dalam Rencana Program. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 berjumlah sekitar 5,41 juta jiwa, di mana 2,78 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,63 juta jiwa adalah perempuan. selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.